Saat ini sedang ramai diributkan isu kenaikan BBM untuk kedua kalinya dalam tahun ini. Melanjutkan tulisan saya terdahulu, saya cuma ingin menegaskan bahwa kenaikan BBM bukanlah sesuatu yang bisa ditawar-tawar. Jika kita ingin Indonesia bangkit, maka subsidi BBM perlu dihapus! Berikut adalah beberapa pendapat saya tentang penghapusan subsidi BBM dalam bentuk tanya jawab.
Mengapa subsidi BBM perlu dihapuskan?
Alasan utamanya adalah karena BBM merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. BBM adalah hidrokarbon yang dibentuk dari proses yang berlangsung dalam skala waktu geologis. Dalam skala kehidupan manusia, BBM praktis merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Artinya, suatu saat nanti akan habis dan sebelum habis harganya akan terus meningkat. Jika BBM disubsidi dengan sistem harga retail tetap, maka besar subsidi sudah pasti akan terus membesar. Fakta ini adalah kenyataan hukum alam.
Tapi Indonesia adalah salah satu penghasil minyak terbesar di dunia?
Itu menurut buku PMP tahun 80-an . Cadangan minyak Indonesia hanya 5 milyar barrel. Itu hanyalah 0,484% dari seluruh cadangan minyak dunia. Atau hanya 0,614% dari cadangan minyak negara-negara anggota OPEC.
Bagaimana dengan produksi minyak?
Produksi minyak Indonesia pada Agustus 2005 adalah 940 ribu barrel/hari. Ini jauh di bawah kuota OPEC yang besarnya 1,451 juta barrel/hari. Menurut data ini, produksi minyak Indonesia hanyalah 2.75% dari seluruh produksi negara-negara anggota OPEC.
Apakah produksi minyak Indonesia dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri?
Menurut BP, produksi minyak Indonesia turun 4,5% menjadi 1,13 juta barrel/hari. Sedangkan konsumsi minyak meningkat 1,4% menjadi 1,15 juta barrel/hari. Artinya, Indonesia harus mengimpor minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Catatan: saya tidak tahu mengapa data dari Bloomberg berbeda dengan data dari EIA. Tapi bagaimanapun datanya, faktanya tetap yaitu bahwa produksi minyak Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya.
Selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa tidak seperti kebanyakan negara-negara penghasil minyak lainnya, Indonesia adalah negara yang banyak penduduknya. Walaupun cadangan minyak Indonesia tidak sampai 1% dari cadangan minyak negara-negara anggota OPEC, jumlah penduduk Indonesia adalah 42% dari seluruh jumlah penduduk negara-negara anggota OPEC.
Saya tidak setuju penghapusan subsidi BBM karena akan memberatkan rakyat! Dan kekayaan adalah milik negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat!™
Saya tidak setuju mempertahankan subsidi BBM karena akan memberatkan rakyat . Subsidi BBM akan menghasilkan anggaran belanja negara yang defisit. Akhirnya akan berimbas kepada semakin banyaknya hutang negara atau nilai tukar Rupiah yang semakin melemah. Jika subsidi dipertahankan, efeknya akan jauh lebih memberatkan rakyat daripada jika subsidi dihapuskan.
Bagaimana seharusnya proses penghapusan subsidi dilakukan?
Secara bertahap dan berkesinambungan. Tidak seperti sekarang, kalau sudah terdesak, baru subsidi dikurangi. Seharusnya subsidi BBM direvisi misalnya 3 bulan sekali, ini adalah jangka waktu yang menurut saya tidak memberatkan rakyat dalam hal besar kenaikan harganya, tetapi juga cukup lama rentang waktu antara overhead administratif dalam menaikkan harga BBM.
Dan tentu saja, subsidi BBM tidak perlu ditunda hanya karena takut tidak dipilih dalam pemilu mendatang .
Apa masalah terbesar dalam hal penghapusan subsidi ini?
Rakyat yang tidak dapat melihat sesuatu yang buruk bagi mereka, terutama untuk jangka panjang. Sebagian besar rakyat menuntut BBM disubsidi, tetapi mereka tidak mengerti bahwa subsidi BBM akan memberatkan mereka. Saya yakin para mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM memang tulus membela rakyat kecil, tetapi sepertinya mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan.
Saya tidak setuju kenaikan BBM. Kalau pemerintah kekurangan dana, harusnya basmi korupsi, bukan dengan menaikkan harga BBM. Seandainya harga BBM dinaikkan, pasti akan dikorupsi juga.
Korupsi dan subsidi BBM adalah masalah besar bangsa Indonesia. Tetapi kedua-duanya bisa diselesaikan secara paralel. Seandainya besok korupsi 100% lenyap dari Indonesia, hal tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah subsidi BBM. Suatu saat nanti APBN Indonesia akan defisit juga akibat beban subsidi BBM. Dan seandainya jika subsidi tetap dipertahankan, bukan merupakan jaminan bahwa korupsi akan hilang dari Indonesia.
Untuk membasmi korupsi caranya bukan dengan mempertahankan subsidi BBM, tapi dengan menegakkan supremasi hukum. Korupsi bukanlah alasan untuk tidak memperbaiki kinerja negara di bidang yang lain.
Berapa harga BBM di negara-negara lain?
Silakan lihat ulasan Fahmi di sini. Jika anda ingin menghitung perbandingan beban negara terhadap subsidi BBM, silakan gunakan tabel konsumsi BBM atau populasi negara tersebut.
Pendapatan per kapita Indonesia di bawah negara-negara lain yang harga BBM-nya lebih tinggi. Jadi mengapa mengikuti harga BBM di negara-negara tersebut?
Karena pendapatan per kapita, GDP atau GNP bukan merupakan parameter menentukan harga sebuah produk. Parameter-parameter penentuan harga sebuah produk adalah:
Biaya pembentukan bahan baku
Nilai tambah terhadap bahan baku
Transportasi dan distribusi
Profit bagi pelaku
GDP dan GNP mungkin hanya berpengaruh secara tidak langsung terhadap biaya yang dikeluarkan untuk membayar sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pembuatan produk.
Karena itu, BBM tanpa subsidi di Indonesia kemungkinan besar akan lebih murah daripada sebagian besar negara-negara lain, karena:
Indonesia memiliki banyak ladang minyak dan relatif dekat dengan sumber minyak lain (Australia, Timor Timur, Malaysia, Brunei), sehingga meminimalkan biaya transportasi.
SDM Indonesia murah, sehingga meminimalkan biaya SDM.
Sedangkan profit bagi pelaku bisnis BBM hanya dapat diminimalkan jika terdapat pelaku bisnis lebih dari satu entitas dan tidak berlaku sistem kartel.
Changelog:
Tambahkan fakta mengenai banyaknya penduduk Indonesia dibandingkan negara-negara OPEC
Tambahkan opini tentang korupsi
Tambahkan taut ke daftar harga BBM dari Fahmi
Tambahkan wacana tentang GDP/GNP
